Publik Akan Kawal Agenda Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta, Jangan Jadi Regulasi Kejar Target!

  • Bagikan
X

Duniagital.com, Jakarta - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan legislatif untuk mengedepankan unsur independensi dan transparansi dalam membahas Rancangan Perda Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta. Dalam hal ini konsumen produk olahan tembakau merasa khawatir dengan upaya perampungan senyap Ranperda KTR DKI Jakarta ini.Ketua Divisi Advokasi dan Pendidikan Konsumen, Pakta Konsumen Ary Fatanen menilai pihak eksekutif dan legislatif DKI dalam menyusun ranperda  belum berpihak kepada para konsumen produk tembakau.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono yang juga anggota DPRD DKI Jakarta  menyadari pembentukan dan materi muatan Ranperda KTR DKI Jakarta wajib berpedoman pada ketentuan  peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam  masyarakat. Dalam hal ini, haruslah sesuai dengan prinsip aturan yang tertuang di atasnya. "Secara proses, penyusunan Ranperda KTR DKI Jakarta harus disusun secara matang, tidak bisa dikebut. Karena naskah akademiknya belum masuk ke DPRD DKI Jakarta. Secara rasional  tahapannya panjang.  Dan dalam pasal-pasalnya harus bisa mengakomodir seluruh pihak . Rasa-rasanya untuk periode sampai akhir Oktober bulan ini atau bahkan akhir tahun ini, sulit untuk merampungkannya,"kata Gembong.

Sumber: republika.co.id

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan