MUI Putuskan Transaksi Menggunakan Paylater Haram, Ini Alasannya

  • Bagikan
X

Duniagital.com, Jakarta - Kemudahan yang ditawarkan paylater dari fintech dan multifinance membuat layanan tersebut semakin dikenal masyarakat. Namun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur punya pandangan lain.

MUI Jawa Timur memutuskan pembayaran menggunakan metode paylater haram. Keputusan tersebut berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur yang digelar Rabu (27/7).

Ketua Fatwa MUI Jatim, KH Ma'ruf Khozin menjelaskan, Paylater diputuskan haram karena mirip dengan mengutang di leasing. Hanya saja, lanjut Khozin, di Paylater langsung mencantumkan bunga sekitar 2%, kemudian denda sekitar 1% kalau ada keterlambatan pembayaran.

"Kalau seperti itu secara fiqih tidak dibenarkan," ujarnya dikonfirmasi Kamis (28/7). Namun demikian, Khozin memberikan pengecualian kepada Paylater yang kurang dari satu bulan, kemudian tidak sampai kena bunga, menurutnya tidak masalah. Intinya, lanjut Khizin, pinjam uang dengan nominal pembayaran yang lebih itu tidak boleh.

"Kalau kredit boleh, karena memang sudah dijelaskan di awal itu boleh. Ini kan faktornya beda antara Paylater dengan sistem kredit," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam metode pembayaran dengan Paylater ada unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit Paylater kepada konsumen. Sedangkan kredit harus memenuhi kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli untuk nominalnya. Kemudian baru dilakukan akad. 

Sumber: repjogja.republika.co.id

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan