7 Arahan Wapres untuk Indonesia Turunkan Stunting

  • Bagikan
X

Duniagital.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) memberikan tujuh arahan kepada pemerintah pusat dan pemda dalam rapat koordinasi dengan para Gubernur dan seluruh pemangku kepentingan dari kementerian terkait di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Kamis (4/08/2022) pagi.

Wapres meminta kepada para gubernur untuk terus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang cakupannya masih rendah. Termasuk pada meningkatkan kepemilikan jaminan kesehatan terutama untuk keluarga miskin pengguna alat KB modern, konsumsi TTD, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang keseluruhannya mempunyai pengaruh besar dalam penurunan prevalensi stunting.

"Kedua, inovasi baik yang sudah dilakukan oleh daerah terus dilanjutkan dan dipertajam agar tepat sasaran dan memiliki daerah cakupan yang luas. Sehingga, hasilnya betul-betul dapat terlihat dan dirasakan oleh keluarga berisiko stunting, serta agar dapat fokus pada intervensi yang masih rendah cakupannya," kata Wapres.

Ketiga, Wapres juga mengimbau agar sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi. Selain itu, dapat terus dilakukan penajaman dan sinkronasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat kementerian/lembaga sehingga konvergensi antarprogram bisa diwujudkan. Sinkronisasi tersebut pun harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kempat, perlu dilakukannya pemanfaatan secara optimal terhadap anggaran yang sudah dialokasikan, baik melalui kementerian dan lembaga, maupun melalui transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, serta yang telah dialokasikan dalam APBD dan APBDesa untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Kelima, Wapres pun meminta dilakukannya perbaikan pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu.

Sumber: republika.id

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan