Temui Wapres, Sekretaris Eksekutif KPRBN Paparkan Agenda Percepatan Reformasi Birokrasi 2022

  • Bagikan
X

Duniagital.com, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo melaporkan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin selaku Ketua KPRBN bahwa reformasi birokrasi merupakan tools percepatan prioritas kerja presiden dan pembangunan nasional dengan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Adapun reformasi birokrasi sendiri menjadi salah satu prioritas kerja untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1647729625996-0'); }); Pada 2022 ini, KPRBN setidaknya mengusung 5 (lima) agenda prioritas, yaitu Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Collaborative Working Arrangement Penanggulangan Kemiskinan), Percepatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, Perbaikan Reformasi Birokrasi di Daerah, Penyederhanaan Birokrasi, dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Agenda pertama yakni Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Collaborative Working Arrangement Penanggulangan Kemiskinan) merupakan upaya reformasi birokrasi tematik terutama untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun targetnya adalah membuat model replikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk pemberantasan kemiskinan ekstrem dan isu prioritas lainnya.

Terkait hal ini, KPRBN bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang melakukan ujicoba (piloting) penanggulangan kemiskinan di 9 (sembilan) daerah yaitu: Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Sumedang, Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Daerah-daeran tersebut terpilih sebagai pilot karena memiliki kriteria nilai indeks reformasi birokrasi yang tinggi tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi.

Selanjutnya SE KPRBN melaporkan agenda kedua yakni Percepatan MPP dan MPP Digital yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan MPP mencapai 100% pada 2024. Targetnya saat ini adalah redesain MPP manual dan MPP digital sebagai strategi untuk percepatan pembangunan MPP dan transformasi MPP digital.

Sumber: wartaekonomi.co.id

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan