Mendagri Izinkan Penjabat Memutasi ASN, Ini Sikap Partai Zulkifli

  • Bagikan
X

Duniagital.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengaku tak mempersoalkan langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri kepada Pejabat (Pj), pelaksana tugas ( Plt) dan pejabat sementara (Pjs) Kepala Daerah.

Dalam SE tersebut, penjabat bisa melakukan mutasi maupun memberhentikan atau memberikan sanksi kepada pejabat di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurutnya, SE tersebut tak masalah sepanjang dimaksudkan untuk pembinaan ASN dan dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu tidak ada masalah.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1647729625996-0'); }); "Apalagi SE Mendagri tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Pj, Plt dan Pjs secara terbatas," kata Guspardi dalam keterangannya Rabu (21/9/2022).

Diketahui, dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 821/5492/SJ memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut kasus korupsi dan pelanggaran disiplin berat. 

"Artinya ASN yang melakukan pelanggaran  berat dan tersangkut kasus korupsi dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucapnya.

Sumber: wartaekonomi.co.id

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan